PERDA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten ciamis

2. Bupati adalah Bupati Ciamis

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

5. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat

6. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di Desa maupun Kelurahan

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

10. Pemerintahan Desa adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa

13. Rukun warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan

14. Rukun tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan nama lain adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan

15. Tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/ Kelurahan , untuk selanjutnya disebut PJ PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK

16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial

17. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukumadat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, seta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku

18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, penelitian, pengembangan , bimbingan, pendidikan dan pelatihan , konsultasi, superpisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

(1) Di desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan

(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa

(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah

(4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat

(5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD / LPMK) / lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD / LKMK) atau sebutan lain.

b. Lembaga adat

c. Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan

d. RT / RW

e. Karang Taruna

f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya

Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan atau Lembaga Ketahanan Masyarakat DEsa atau Kelurahan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 5

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD / LKMK) atau sebutan lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi:

a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan

b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh negara kesatuan republik Indonesia

c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat

d. Penyusunan rencana, pelaksanaan , pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif

e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa , partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup

pasal 6

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintahan desa

Pasal 7

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai fungsi:

a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat

b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan

c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat / pemangku adat/ ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintahan Desa

Pasal 8

(1) Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa / Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga

(2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun rencana kerja PKK Desa / Kelurahan sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten

b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati

c. melaksanakan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati

d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat , khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan

e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera

f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja

g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/ kelurahan

h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat

i. melaksanakan tertib administrasi, dan

j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat

Pasal 9

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK

b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK

Pasal 10

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintahan desa dan / atau Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

Pasal 11

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai fungsi:

a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya

b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga

c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dan

d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

Pasal 12

Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya

Pasal 13

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial

b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat

c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan

d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya

e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda

f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia.

g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya

h. penyelenggara rujukan , pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya

j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual

k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja, dan

l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 14

(1) Lembaga kemasyarakatan lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah

(2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Keputusan Lurah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 15

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana tersebut pada pasal 2 mempunyai maksud untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu pemerintah desa dan / atau kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 16

 

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana tersebut pada pasal 2 mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi dan pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi , menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Bendahara

d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan

(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga lainnya

(3) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya

(4) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya

Bagian Kedua

Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 18

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan , kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat

(2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan

Pasal 19

Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain Pemuka adat, agama, pendidik/cendekiawan, Pemuda dan Wanita serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia

b. penduduk setempat

c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan

d. dipilih secara musyawarah dan mufakat

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 20

(1) Calon Anggota Pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat

(2) Pemilihan anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat

(3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat di desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dari BPD bagi lembaga kemasyarakatan di desa dan bagi lembaga kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan bagi lembaga kemasyarakatan di Kelurahan sesuai dengan peraturan daerah

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 21

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa

(2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif

b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif

c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi , gotong royong dan swadaya masyarakat

d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

(3) Lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan , pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 22

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat

d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa , partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat,

f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga

g. pemberdayaan hak politik masyarakat

(2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat

d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi , serta swadaya gotong royong masyarakat

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya seta keserasian lingkungan hidup

g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja

h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga

i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat

j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/ kelurahan dan masyarakat

Pasal 23

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. peningkatan pelayanan masyarakat

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

c. pengembangan kemitraan

d. pemberdayaan masyarakat

e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tudas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila , melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait

c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan

d. menjalin etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat

e. membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan

(bersambung)

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: